Komisi V Dorong Kementerian Desa Tingkatkan Pengawasan Pendamping Desa
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus (kanan) saat memimpin Rapat Kerja Komisi V DPR RI. Foto: Arief/nvl

Komisi V Dorong Kementerian Desa Tingkatkan Pengawasan Pendamping Desa

Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) semakin meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka meminimalisir temuan-temuan atau permasalahan penggunaan keuangan tiap-tiap desa yang…

Continue Reading Komisi V Dorong Kementerian Desa Tingkatkan Pengawasan Pendamping Desa

RUU Perubahan UU Narkotika Utamakan Pendekatan Rehabilitasi dibanding Pidana Penjara

Jakarta – Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pelaksanaannya belum memberikan konsepsi yang jelas tentang pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Perlakuan yang sama…

Continue Reading RUU Perubahan UU Narkotika Utamakan Pendekatan Rehabilitasi dibanding Pidana Penjara

Tentang RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS): Pentingnya Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Kekerasan Seksual

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengapresiasi langkah DPR RI bersama Pemerintah dalam Pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang memiliki atmosfer yang sama untuk menghasilkan…

Continue Reading Tentang RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS): Pentingnya Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Kekerasan Seksual

Tindak Lanjut Komnas HAM RI terhadap Kasus Penolakan Tambang Emas di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara oleh PT Tambang Mas Sangihe, Sulawesi Utara

Komnas HAM RI telah menerima pengaduan langsung melalui audiensi dan tambahan keterangan secara tertulis dari masyarakat Kepulauan Sangihe yang tergabung dalam komunitas Save Sangihe Island terkait dengan penolakan rencana penambangan…

Continue Reading Tindak Lanjut Komnas HAM RI terhadap Kasus Penolakan Tambang Emas di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara oleh PT Tambang Mas Sangihe, Sulawesi Utara

Sengketa dan Konflik Pertanahan Harus Diselesaikan secara Holistik dari Hulu ke Hilir

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan. Upaya tersebut dilakukan karena sengketa dan konflik pertanahan dapat merugikan banyak pihak mulai…

Continue Reading Sengketa dan Konflik Pertanahan Harus Diselesaikan secara Holistik dari Hulu ke Hilir